Home Kabupaten Tolitoli SOSIALISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASL

SOSIALISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASL

132
0
SHARE
SOSIALISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASL

tolitolikab.go.id. Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan sosialisasi peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa Gubernur Sulawesi Tengah. Kamis 8/4 di Aula Hotel Mitra Utama Tolitoli.

Hadir dalam acara sosialisasi yaitu Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Anhar dg Mallawa, SE, wakil ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, H. Muharram Nurdin, S.Sos., M.Si,; kepala bidang pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data pada badan pendapatan daerah provinsi sulawesi tengah, Rahma, SH.MH, kepala bagian perundang-undangan sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Sitti Rahmawati, SH.,MH, kepala sub bagian kajian dan dokumentasi hukum sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hartati, SH, para kepala perangkat daerah Kabupaten Tolitoli terkait, pimpinan bank se Kabupaten Tolitoli dan perwakilan pelaku usaha bisnis di Kabupaten Tolitoli.

Kepala sub bagian kajian dan dokumentasi hukum sekertariat DPRD provinsi Sulawesi Tengah Hartati, SH melaporkan Dasar pelaksanaan sosialisasi yaitu Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 3 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 berita daerah provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 nomor 772, keputusan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah nomor 188.34/ 435/SET DPRD tanggal 5 April 2021 tentang pembentukan panitia kegiatan sosialisasi produk hukum daerah yaitu peraturan daerah provinsi Sulawesi Tengah nomor 7 Tahun 2021 tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Kabupaten Tolitoli. tujuan dari kegiatan sosialisasi pondok hukum bayar adalah mewujudkan efektivitas buruk hukum yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika pelaksanaan pemerintahan daerah. Peserta sosialisasi berasal dari pemerintah Kabupaten Tolitoli pimpinan bank dan pelaku usaha berjumlah 70 orang terdiri dari badan, dinas, pimpinan bank dan pelaku usaha. Narasumber yaitu wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Kepala Bidang pengembangan sistem informasi dan pengolahan data badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bupati Tolitoli dalam sambutan tertulisnya yang di bacakan oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Anhar dg Mallawa, SE Mengatakan dalam pelaksanaan otonomi daerah kebijakan pemerintah dijalankan oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi kabupaten dan kota untuk mengatur mengurus mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikatnya. Dalam proses pelaksanaannya daerah membutuhkan sumber daya atau resources yang memadai dan cukup agar otonomi berhasil. Kebijakan desentralisasi fiskal sebagai langkah untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi dalam hal pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada.

Komponen pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian Tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan Retribusi Daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya yang ada di daerah dan dana perimbangan lainnya hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber sumber pembiayaan hal ini tegas bahwa otonomi daerah memajukan daerah untuk berupaya menggali potensi sumber-sumber keuangan asli daerah karena Kebijakan otonomi otonomi daerah itu sendiri bertujuan untuk pembangunan dan memajukan daerah.

Salah satu komponen pendapatan asli daerah yang belum terlalu secara optimal yaitu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah atau LLPADS. LLPADS adalah jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk pajak daerah retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan jenis pendapatan ini mencakup hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan jasa giro, pendapatan, bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi potongan dan selisih nilai tukar pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pendapatan denda pajak pendapatan denda BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan pembangunan pendapatan dan Retribusi pendapatan hasil eksekusi atas jaminan pendapatan dan dari pengembalian fasilitas sosial dan fasilitas umum. pendapatan dari penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan dan hasil pengelolaan dana bergulir. Guna mewujudkan good governace dalam penyelenggaraan pemerintah daerah utamanya dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli akan terus Mencari peluang dalam meningkatkan pendapatannya melalui pengoptimalan lain-lain PAD yang sah.

(Tim Liputan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)